Trenggalek,Reportaseindonesia.net- Layanan informasi SMAN 1 Durenan Trenggalek kembali menuai kritik dari wali murid terkait lambannya informasi dan biaya yearbook. Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan komunikasi sekolah yang dinilai lamban, terutama terkait biaya kegiatan dan kesepakatan pembayaran, meskipun telah tersedia grup komunikasi wali murid WhatsApp.
Kekecewaan ini salah satunya disampaikan oleh RH, seorang wali murid yang mengaku telah lama merasa tidak puas dengan transparansi informasi dari pihak sekolah.
Polemik Pembayaran dan Kegiatan RH menjelaskan, masalah ini berpangkal dari beberapa kegiatan, termasuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).
”Pada awal kegiatan P5, pihak sekolah tidak memberikan informasi apapun kepada orang tua murid, Saya sempat bingung saat anak saya pulang telat tidak seperti biasanya,” ujar RH, yang belakangan baru mengetahui bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh kegiatan P5 yang membutuhkan waktu tambahan.
Selain kegiatan P5, RH juga menyoroti kurangnya informasi awal mengenai pungutan lain, seperti pembayaran LKS (Lembar Kerja Siswa).
”Yang jelas, saya hanya ingin pihak sekolah memberikan informasi terlebih dahulu kepada wali siswa sebelum melakukan atau menyetujui besaran pembayaran apapun yang dibebankan ke siswa,” tegasnya pada Jumat (26/9/2025).
Kejelasan Yearbook Rp300 Ribu Dipertanyakan
Puncak ketidakpuasan ini mengarah pada isu Yearbook (Buku Tahunan). RH mengaku, saat pertemuan di sekolah untuk membahas hal ini, pihak sekolah berdalih bahwa kegiatan tersebut murni inisiasi siswa dan sekolah tidak ikut campur.
”Hal itu bagi saya aneh. Kegiatan tersebut menggunakan vendor dari luar sekolah dengan nilai fantastis sebesar Rp300.000 per siswa. Ini menurut saya memberatkan,” ungkap RH.
RH menambahkan, kedatangannya ke sekolah saat itu adalah atas undangan Wali Kelas saudari Sundari untuk mendapat kejelasan terkait yearbook. Namun, faktanya wali kelas tersebut justru tidak hadir dalam pertemuan.
Desakan Transparansi dari LSM
Dalam waktu yang sama, LSM GMAS yang diwakili ketuanya, Langgeng, turut mendampingi wali murid dan menyampaikan bahwa pihak sekolah terkesan abai terhadap permintaan sederhana dari orang tua.
”Sebenarnya permintaan wali siswa tidak berat, hanya minta pemberitahuan langsung dari pihak sekolah bila ada pembayaran apapun yang dibebankan kepada siswa,” ungkap Langgeng.
Terkait nominal Rp300.000 untuk yearbook yang dipersoalkan, pihak sekolah disebut berdalih bahwa belum ada kesepakatan final dengan vendor.
“Persoalan yearbook ini seharusnya menjadi bahan evaluasi pihak sekolah. Disaat siswa bersinggungan dengan pembiayaan, sudah seharusnya pihak sekolah memberikan informasi kepada wali siswa. Ini menjadi penting agar orang tua siswa bersama-sama ikut mengawasi,” Pungkasnya.
