Trenggalek,Reportaseindonesia.net– Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Trenggalek untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Dalam rapat kerja (raker) bersama OPD mitra pada jum’at, (14/11/2025), Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir menyebutkan bahwa alokasi anggaran untuk Satpol PP dan Damkar hanya Rp9 miliar, turun dari Rp11 miliar pada tahun sebelumnya.
Menurut Husni, anggaran yang ideal untuk meng-cover fungsi dan tugas pokok OPD tersebut adalah sekitar Rp12 miliar. Minimnya alokasi ini diperkirakan karena besarnya belanja pegawai di Pemkab Trenggalek.
Anggaran awal sebesar Rp9 miliar tersebut dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp9.667.864.990,00 dan belanja barang/jasa dan modal sebesar Rp319.922.839,00. Namun, jumlah belanja operasional yang disebutkan sudah melebihi total alokasi Rp9 miliar, menunjukkan adanya ketidaksesuaian angka atau komponen lain yang termasuk dalam total alokasi awal.
Husni Tahir menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas OPD, dibutuhkan penambahan anggaran, “Perlu adanya tambahan anggaran Rp737.150.235,” ungkapnya.
Rincian tambahan anggaran yang diusulkan adalah Rp353.250.000 untuk bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta Rp383.900.235 untuk bidang kebakaran.
“Tak hanya itu, Bidang Kebakaran juga butuh dana Rp383.900.235,00 untuk peningkatan Sarpras Pemadam Kebakaran dan pembinaan dan pembentukan relawan Damkar,”ujarnya.
Kebutuhan akan tambahan anggaran ini diperkuat oleh beberapa faktor, antara lain luas wilayah kerja Satpol PP dan Damkar yang mencakup 14 kecamatan, tingginya frekuensi kejadian kebakaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
“Inti dari rapat ini adalah memastikan pengoptimalan fungsi dan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal,” pungkasnya. *(ag)*
