TULUNGAGUNG, Reportaseindonesia.net – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi kelompok rentan sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkarakter.
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Turut hadir Plt Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung, Plt Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, jajaran kepala OPD, camat, kepala desa dan lurah, Dharma Wanita Persatuan, serta berbagai unsur masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung, Yohanes Bagus Kuncoro, menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup hanya menghadirkan kelompok rentan sebagai penerima manfaat program pemerintah. Menurutnya, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan satu kelompok pun. Karena itu, kelompok rentan harus memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta minimnya ruang partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan publik.
Selain itu, Bappeda juga mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Pada sektor gender, tantangan yang dihadapi meliputi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta upaya penurunan angka kematian ibu.
Di sektor perlindungan anak, fokus pembangunan diarahkan pada penanganan kekerasan terhadap anak, pencegahan perkawinan usia dini, peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, perluasan kepemilikan akta kelahiran, hingga penurunan angka kematian bayi.
Sementara pada sektor disabilitas, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui penguatan deteksi dini disabilitas, perluasan akses pendidikan, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi, penyediaan alat bantu, pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas, serta pengembangan keterampilan untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas.
Dalam arahannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa dengan komposisi perempuan sebesar 49,9 persen. Meski demikian, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun partisipasi publik. Di sisi lain, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat sedikitnya 18 laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun tersebut.
“Perempuan merupakan pilar penting pembangunan. Karena itu mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan mengambil peran dalam pembangunan daerah,” kata Ahmad Baharudin.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, setiap individu memiliki potensi yang dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah.
“Jangan sampai ada anggota keluarga yang disembunyikan atau dikucilkan karena memiliki keterbatasan. Setiap orang memiliki kelebihan yang bisa saling melengkapi dan menjadi kekuatan bersama,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Baharudin turut menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tulungagung. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 243 laporan masuk melalui UULT PSAI dan 70 laporan melalui UPTD PPA. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun penelantaran.
Selain itu, berdasarkan kajian Bappeda, terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang masih membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam aspek kesejahteraan, akses layanan dasar, dan pemenuhan hak-haknya.
Menurut Ahmad Baharudin, forum Musrenbang reguler selama ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi kelompok rentan. Karena itu, Muspadi hadir sebagai forum khusus yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan usulan serta kebutuhan pembangunan secara langsung.
Muspadi 2026 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perempuan, aktivis anak, komunitas disabilitas, akademisi, dunia usaha, hingga media.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan sekaligus memperkuat terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapa pun. (AG)
